Syarat-syarat Perkawinan Campuran (Menikah Dengan WNA/Beda Kewarganegaraan

Bagi WNA (warga negara asing) yang akan melangsungkan pernikahan di Indonesia berikut ini prosedur pernikahan campuran dan persyaratan administrasi yang harus disiapkan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang saksi. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/surat keterangan cerai yang asli dan salinan putusannya. Jika Duda/Janda mati harus ada surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang dari negara asalnya.
2. Pas photo caten ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar & ukuran 4×6 masing-masing 1 lembar (latar belakang warna biru).
3. Foto copy piagam masuk Islam (khusus untuk yang mualaf).
4. Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir/ID Card.
5. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian.
6. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
7. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang bekerja di Indonesia atau bagi yang menetap lebih dari satu tahun).
8. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi atau foto copy visa.
9. Pas Port (foto copy).
10. Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
11. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah.

Pernikahan antara WNA di Indonesia

Pernikahan antara kedua WNA, menurut surat Edaran dari Mahkamah Agung Nomor: 05/KMA/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 bahwa pernikahan antara WNA yang berlangsung di Indonesia, dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA dengan ketentuan:

• Perkawinan itu dilakukan menurut hukum yang berlaku di Indonesia (UU.No.1 tahun 1974 dan peraturan terkait lainnya, Kompilasi Hukum Islam dll).
• Perkawinan itu juga harus memenuhi syarat materil dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara asal mempelai yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat yang berwenang dari negaranya (Pasal 60 UU.No.1 tahun 1974).

Hal tersebut dilaksanakan karena terjadi kekosongan hukum dalam masalah pencatatan pernikahan antara WNA, maka ketentuan pasal 56 ayat (1) UU. No.1 tahun 1974 tersebut diterapkan scara analog (pengqiyasan).

Untuk persyaratan nikah WNI bisa dilihat di postingan berikut ini :

• Syarat-syarat Untuk Melangsungkan Pernikahan Di KUA.
• Prosedur Pernikahan Dan Rujuk Di KUA (Kantor Urusan Agama).